Masalah Kesehatan di Papua Memperihatinkan

Masalah kesehatan di tanah Papua masih saja menjadi buah bibir . Soal kesehatan masih saja di perbicangkan di berbagai kalangan masyarakat, sebab berbagai kendala tersu terjadi. Penyakit tertentuyang belum tertangani secara baik akibat adanya pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan serta minimnya alat-alat kesehatan. Mulai dari Puskesmas hingga se tingkat Rumah Sakit. Persoalan ini tentu menjadi harapan agar masalah kesehatan di Papua dapat teratasi dengan baik.Meningkatkatnya berbagai persoalan kesehatan adalah tanggungjawab bersama terlebih pemerintah daerah dalam menyelesaikan setiap kasus-kasus penyakit yang terus menjadi momok dan ketakutan dalm masyarakat seperti HIV/AIDS, TBC dan DBD serta penyakit lainnya. perlu menaikan derajat kesehatan masyarakat karena ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Secara khusus di Papua dengan lahirnya Otonomi Khusus (Otsus), maka bidang kesehatan mendapat porsi penting dengan alokasi dana sekitar 15 persen, namun dalam implementasinya justru banyak keluar dari amanat tersebut. mungkihkan belum ada perhatian seriu dari pemerintah daerah ataukah dana-dana tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi para pejabat yang berwenang. Dari data yang di himpun tercatat dalam APBD Provinsi Papua tahun 2008, pendidikan hanya memperoleh anggaran 6,37 persen dari total dana otsus yang besarnya mencapai Rp 3,59 triliun. Tidak banyak berbeda, anggaran kesehatan hanya 7,49 persen dari total dana Otsus, tentu ini belum sesuai dengan amanat alokasi 15 prsen tersebut. Tahun berganti tahun tetap saja dunia kesehatan Papua menjadi perhatian serius yang belum tersentuh hingga munculnya keluhan-keluhan masyarakat bahkan petugas kesehatan pun merasakan minimnya dana yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan drajat kesehatan masyarakat, mau tidak mau kita harus melawan hal ini dengan cara apapun.Minimnya bantuan dana pemerintah daerah uuntuk kesehatan sering disertai dengan berbagai alasan dan kebijakan yang katanya untuk pengehematan dan singkronisasi oleh biro keuangan Provinsi Papua. Akibat adanya Singkronisasi dalam keuangan daerah oleh Biro Keuangan Provinsi Papua,mengakibatkan dana-dana yang menjadi kebutuhan di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua menjadi berkurang, sehingga dilakukan penghematan sesuai kebutuhan yang terpenting. Kepala Seksi HIV, TB dan Malaria Dinkes Provinsi Papua, Dr. Berri Wopari, mengatakan berkurangnya aliran dana bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dari total 7 Milyar yang diajukan menjadi 3 Milyar. “Singkronisasi anggaran ini, mengakibatkan kami melakukan beberapa penghematan dan prioritas program yang terpenting selain memotong mata anggaran kesehatan pada bidang lainnya,” kata Berri Wopari kepada JUBI di Kotaraja, pekan lalu.
Ia mengakui dana yang diberikan direalisasikan sekitar pengujung tahun, sehingga banyak program yang telah direncakan sejak januari hingga desember banyak yang tertumpuk.“Perlu ada prioritas pendanaan yang efektif bagi Dinkes termasuk aliran dana-dana Otonomi Khusus dalam rangka mendukung program kesehatan di Papua,” harapnya.
Ketika ditanya prioritas program yang menjadi utama, menurutnya akibat terpangkasnya dana kesehatan tersebut, prioritas program lebih mengarah pada pencegahan penyakit HIV/AIDS serta TBC dan program lainya yang dianggap penting. “Kami memangkas program lain termasuk beberapa pelatihan bagi petugas kesehatan seperti yang telah di programkan,” ujar Wopari.Dengan bantuan dana 3 Milyar, kata Wopari pihaknya akan mengejar target sisa program yang belum terselesaikan mengingat batas akhir tahun anggaran di bulan Desember 2009. Semua ini berarti pihak Dinas Kesehatan lebih selektif dalam menguatamakan program terpenting dalam rangka pengetasan penyakit di masyarakat, namun yang menjadi pertanyaan apakah dana tersebut yang diajukan memang tidak ada dan tidak bisa di bayar oleh Biro Keuangan Provinsi Papua yang justru membuat kurangnya pelayanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat.Menyikapi APBD Papua, Direktur Eksekutif Institute for Civil Strengthening (ICS) Budi Setyanto, mengungkapkan khusus sektor kesehatan ada yang tidak normal dimana anggaran sektor kesehatan ditahun 2009 sebesar Rp 295,29 miliar atau 5,74% dari APBD dan jika dilihat dari presentase tentunya belum memenuhi amanat Otsus. “Nilai ini juga belum memenuhi standar World Healt Organization (WHO) yang menetapkan anggaran kesehatan 15% dari APBD,” ujar Budi beberapa waktu lalu saat menggelar jumpa pers di Jayapura. Menurut Budi, pendapatan daerah saat ini mencapai Rp 5,32 triliun sementara dari sisi belanja Rp 5,14 triliun atau surplus Rp 180 milyar.Budi merincikan untuk jumlah belanja daerah Provinsi Papua ditahun 2009 Rp 5,14 triliun atau turun Rp 306,96 miliar dibanding anggaran belanja daerah tahun 2008 dengan nilai Rp 5,45 triliun dengan perincian: belanja tidak langsung Rp 3,15 triliun dan belanja langsung publik Rp 1,99 triliun. “Perlu adanya perbaikan dan perhatian dari pemerintah dan masyarakat terhadap kelemahan dan sejumlah permasalahan di dalam APBD Papua,” harapnya. Berbagai keluhan penggunaan dana-dana kesehatan di tanah Papua terus menjadi sorotan yang harus di cermati secara oleh Gubernur Papua, DPRP, MRP dan DPRD Kabupaten/Kota serta para stakeholder untuk lebih menaruh perhatian yang serius dan bertindak sesuai amanat Otsus. Beberapa kasus yang mencuat sebagai dampak kurangnya perhatian pemerintah pada masalah kesehatan misalnya di RSUD Wamena pada bulan september 2009 dilaporkan terjadi kekurangan obat-obatan sehingga sedikit menggangu pelayanan kesehatan sementara obat- obatan yang rutin telah dianggarkan lewat APBD 2009 belum kunjung datang saat itu. Jika di ungkapkan satu persatu kasus yang ada pada tiap daerah tentu sangat banyak, akan tetapi yang dibutuhkan adalah keseriusan pemerintah menjawab masalah dan tantangan iniSementara itu,Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua, Alex Hesegem menuturkan bahwa fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura, perlu ditingkatkan agar pelayanan untuk masyarakat lebih maksimal.“Fasilitas seperti alat-alat kesehatan, bangunan dan halaman RSUD Dok II tidak lagi memadai dan membutuhkan pembenahan,” sambungnya.Wagub Papua mengakui setelah dlakukan peninjauan dilihat banyak fasilitas RSUD Dok II sudah saatnya ditingkatkan karena banyak yang rusak, sehingga harus di ganti mengingat jumlah pasien yang datang berobat dari berbagai wilayah di Papua.“Dengan kondisi fasilitas yang memprihatinkan, pihak RSUD kini hanya mengandalkan obat-obatan,” tambahnya. Pemerintah Provinsi Papua, katanya, akan segera melakukan pembenahan fasilitas kesehatan pengadaan alat-alat kesehatan yang baru, membangun ruang rawat inap dan menyiapkan kantor guna meningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. “Kami akan melakukan pembenahan dua tahap yaitu tahap pertama kita akan rehabilitasi atau perbaikan tanpa anggaran yang besar di mana tidak menggunakan prosedur pelelangan atau tender, kedua dengan perencanaan matang untuk satu sampai dengan dua tahun anggaran dan harus menggunakan prosedur tender dan lelang,” jelas Hesegem. Selain melakukan pembenahan fasilitas RSUD, katanya, pemerintah juga akan tetap fokus untuk pengadaan obat-obatan dan peningkatan kualitas tenaga medis. “Kami mau melakukan pembenahan, karena kami mau RSUD Dok II tetap ditempatkan menjadi RSUD nomor satu dan menjadi tujuan dan rujukan bagi setiap kalangan masyarakat di Papua,” ujarnya.Sementara itu, Direktur RSUD Abepura, Aloysius Giyai menuturkan bahwa pihaknya bersama karyawan rumah sakit bertekat menurunkan angka kematian dengan tetap memberi pelayanan yang terbaik.“Walaupun banyak kekurangan, namun terus memberi kenyamanan dan pelayan terbaik bagi semua orang yang datang berobat ke rumah sakit,” ujarnya. Beberapa ruangan masih kurang, lanjutnya, sehingga tahun 2010 di bangun beberapa ruangan tambahan termasuk gedung 4 (empat) lantai yang memiliki beberapa peralatan medis yang lengkap. “Sudah menjadi target kami, sehingga kerjasama semua pihak sangat di harapkan, tandasnya. Dia meminta perhatian pemerintah setelah melihat secara lansung kekurangan yang masih terdapat dalam rumah sakit ini. “Beberapa alat kiesehatan yang di upayakan tahun deoan termasuk adanya tabung gas dan alat pembuat tabung gas serta beberapa gedung apotik dan pedukung lainnya,” bebernya. Dirinya mengakui bahwa kondisi lingkungan tempat RSUD Abepura berada saat ini sangat sempit, namun setelah melakukan konsultasi ke Badan Perencanaan dan Dampak Lingkungan (Bapedalda) Papua dan Dinas Pekerjaan Umu (PU), maka di mungkinkan untuk dapat membangun gedung berlantai empat.